Banda Aceh, 21 Agustus 2008 - Sebanyak 100 khatib dan penyuluh agama di Kota Banda Aceh mendapatkan pelatihan antikorupsi yang diselenggarakan Satuan Anti-Korupsi (SAK) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Rabu (20/8). Kegiatan ini bertujuan agar para khatib dan penyuluh agama bisa menyebarkan materi antikorupsi kepada masyarakat luas.
Kegiatan diseminasi antikorupsi diikuti sebanyak 75 khatib masjid dan 25 penyuluh agama di Kota Banda Aceh. Mereka akan dibahani berbagai materi antikorupsi dan pencegahannya oleh Abdullah Hahemahua dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rektor IAIN Ar-Raniry Yusni Sabi, Kepala Bidang Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh Rizal, dan Ketua SAK BRR Yustra Iwata Alsa.
Dalam pelatihan antikorupsi itu, khatib dan penyuluh agama akan diberikan materi antikorupsi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat luas. SAK BRR menyiapkan 10 materi antikorupsi yang dibagi-bagikan kepada khatib dan penyuluh agama.
Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, khatib dan penyuluh agama punya peran strategis dalam memperkenalkan budaya pencegahan korupsi secara dini. “Ibarat pejuang perilaku, bapak-bapak dan ibu-ibu merupakan ujung tajam dari tombak yang senantiasa menyuntikkan ajaran perilaku agamis untuk menangkal sedini mungkin benih-benih perilaku koruptif yang dalam keseharian sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita,” kata Kuntoro dalam sambutannya.
Menurut dia, dari 100 peserta kali ini diharapkan bisa menyebarkan informasi pencegahan korupsi kepada masyarakat luas. “Secara kalkulatif, dari 100 peserta, apabila masing-masing menyebarkan pemahaman korupsi kepada 50 orang lainnya, maka 5.000 orang diharapkan sudah mengetahui dan memahami arti korupsi yang sesungguhnya,” katanya.
Kuntoro menambahkan, korupsi dan pencegahannya sangat penting dipahami oleh masyarakat luas, selain oleh penyelenggara negara. Apalagi, di masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini banyak uang yang beredar di Aceh. Di BRR sendiri, kata Kuntoro, pihaknya menetapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan kegiatannya. Secara struktural, di BRR ada Dewan Pengawas sebagai instrumen kedua dalam organisasi BRR. Selain itu, ada Deputi Pengawasan yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas BRR telah dilakukan sesuai ketentuan.
“Juga dibentuk Satuan Anti-Korupsi yang fungsinya untuk menangani pengaduan korupsi dari masyarakat melalui audit investigasi, di samping melakukan fungsi pencegahan dan edukasi mengenai antikorupsi,” kata dia.
Untuk program edukasi, SAK BRR telah melakukan serangkaian kegiatan seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP. Pelatihan serupa juga digelar di Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Pidie, Lhokseumawe, Aceh Jaya.
Sementara itu, Ketua SAK-BRR Yustra Iwata Alsa mengatakan, sepanjang tahun 2005 sampai 30 Juni 2008, SAK menerima sebanyak 1.485 pengaduan. Sumber terbesar pengaduan berasal dari internal BRR sebanyak 588 pengaduan, LSM 105 pengaduan, instansi pemerintah (89), perorangan (167), rekanan (387), dan sumber lain sebanyak 149 pengaduan.
Dari pengaduan itu, kata Yustra, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan audit dan hasilnya terdapat 1.857 temuan. Dari hasil itu, sebanyak 632 temuan telah ditindaklanjuti, sedangkan 1.225 temuan lagi belum ditindaklanjuti. “Berbagai upaya untuk penyelesaian tindaklanjut ini terus dilakukan secara proaktif dengan melibatkan masing-masing satuan kerja dan rekanan pelaksana. Diharapkan, semuanya akan tuntas sebelum masa akhir tugas BRR,” kata Yustra.
Selain itu, ditemukan juga adanya potensi penyimpangan dan telah ditindaklanjuti dengan pembatalan beberapa paket pelelangan berindikasi KKN sebanyak 69 paket. “Amanah yang diberikan kepada SAK dalam mengawal anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias merupakan tugas yang berat,” kata dia. ***
Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Juanda Djamal
Juru Bicara BRR NAD – Nias
08126989518