Laws & Regulations

Tabel di bawah ini memuat Hukum dan Peraturan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta Instruksi dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara.

Number	Tanggal	Law / Reg / Decree	Explanations
No. 86/M Tahun 2006	29 Agustus 2006	Keputusan Presiden	Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86/M Tahun 2006
No. 76 Tahun 2006	19 Juli 2006	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2005 tentang susunan organisasi dan tata kerja serta hak keuangan BRR wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD-Nias
No. 8 Tahun 2006	20 Maret 2006	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No. 83 Tahun 2005	18 Januari 2006	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
UU No. 10 Tahun 2005	18 November 2005	Undang-Undang	Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2005 tentang BRR wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD-Nias menjadi undang-undang
No. 69 Tahun 2005	18 November 2005	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden tentang peran serta lembaga/perorangan asaing dalam rangka hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD-Nias
No. 70 Tahun 2005	18 November 2005	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden tentang perubahan ketiga atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
KEP. 34 /MENKO/POLHUKAM/06/2005	14 Juli 2005	Surat Keputusan Sekretariat Dewan Pengarah BRR	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara tentang Pembent
No. 34 Tahun 2005	29 April 2005	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara
NO 63/M TAHUN 2005	29 April 2005	Keputusan Presiden	Keanggotaan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas serta Pejabat Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
No. 30/2005	18 April 2005	Peraturan Presiden	Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara
No. 2/2005	15 April 2005	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara
KEP.003/D.3/04/2005	1 April 2005	SK Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional	Pembentukan Sekretariat Tim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara
No.1/2005	2 Maret 2005	Instruksi Presiden	Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara
Kep.001/D.3/02/2005	11 Februari 2005	SK Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional (Revisi)	Pembentukan Sekretariat Tim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatra Utara
Kep.001/M.PPN/01/2005	10 Januari 2005	SK Meneg. PPN/Ketua Bappenas	Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara
Kepres No. 80 Tahun 2003	3 November 2003	Keputusan Presiden	Keputusan Presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaaan barang/jasa pemerintah
No. 20 Tahun 2001	21 November 2001	Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
No.18/2001	9 Agustus 2001	Undang-Undang	Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Kep.007/M.PPN/02/2005	1 Februari 2001	SK Meneg. PPN/Kepala Bappenas	Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyakarat Aceh dan Sumatra Utara (R3MAS)